Igama, Agama, dan Ugama

Igama, Agama, dan Ugama

Berhasil atau tidak membangun sekolah berasas Hindu yakni sekolah yang menjadikan agama Hindu sebagai dasar atau tumpuan berpikir amat, sangat ditentukan oleh pemahaman mayoritas umat Hindu tentang agamanya. 

Apa yang sebenarnya dimaksudkan sebagai Hindu dalam konteks tersebut? 

Apakah dalam pengertian Hindu Dharma atau Hindu Bali?

Sebutan agama Hindu atau Hindu Dharma memang sudah digunakan dalam suasana formal di ijazah, kartu tanda penduduk, dan sebagainya. Berarti tak usah diragukan lagi, yang dimaksudkan adalah sekolah berasas Hindu Dharma. Akan tetapi dalam praktik keagamaan, terutama di Bali, yang berlaku adalah Hindu Bali. Inilah yang memungkinkan cita-cita itu berubah menjadi Sekolah Hindu Bali.

Sepintas Hindu Dharma dan Hindu Bali tampak sama, tetapi sebenarnya jauh berbeda. Hindu Dharma mengandung makna universal, berlaku umum di seluruh dunia. Sedangkan Hindu Bali sangat spesifik. Berlaku hanya dalam lingkungan Bali secara individual maupun geografis. Agama Hindu Bali merupakan hasil penetrasi damai dua agama besar Brahmanisme (Siwa-Wisnu) dan Buddhisme (Mahayana-Tantris) terhadap sistem keagamaan orang-orang Bali.

Dulu, sebelum bernama Hindu Bali, orang-orang di Bali dan Lombok menamainya berbagai macam sesuai dengan kebiasaan setempat: agama Bali, Tirta (air), Siwa, Trimurti, dan Siwa-Buddha. Di tahun 1930-an, karena pengaruh Baliseering, proyek Balinisasi pemerintah Hindia Belanda muncullah keinginan untuk mencapai keseragaman nama agama. Pada Kongres Bali Dharma Laksana 25 September 1939, I Goesti Bagoes Soegriwa mengusulkan nama agama Siwa-Buddha atau Hindu Bali saja.

Usai kongres, usulan itu lenyap ditelan bumi, setiap orang, kelompok, soroh (klen) kembali dalam penyebutan masing-masing. Barulah di tahun 1947 zaman Negara Indonesia Timur (NIT) nama agama kembali diutak-atik dalam kongres yang digelar oleh Paruman Para Pandita (PPP). Utusan pedanda dari Gianyar, Bangli, Karangasem dan Lombok mengusulkan nama Igama Tirtha.

Pendapat mereka berbeda dengan utusan Klungkung dan Buleleng yang menginginkan Igama Siwa. Wakil dari Tabanan menghendaki nama Igama Siwa-Budha. Ingat, yang mereka sebut bukan Agama melainkan Igama. Mengapa? Karena saat itu masih dibedakan antara Igama, Agama, dan Ugama. Igama diartikan sebagai falsafah, berarti maknanya sikap batin terdalam atau pandangan hidup. Agama sebagai etika atau akhlak (sesuatu yang baik dan buruk), sedangkan Ugama sebagai tata laksana. Igama dan Agama termasuk sastra dresta, sedangkan Ugama desa dresta. Kongres akhirnya memutuskan nama Igama Tirta dengan nabe Siwa-Buddha.

Di zaman kemerdekaan masalah nama kembali rancu, sehingga diadakan lagi berbagai pertemuan. Pertemuan di Tampaksiring Mei 1952 melahirkan kesepakatan baru: Agama Hindu Bali. Namun, makna agama sudah lebih jelas, mengacu ke pengertian nasional, negara, yakni sistem atau prinsip kepercayaan kepada para dewa dengan ajaran tentang Panca Sradha dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengannya. Setelah mendapat pengakuan sebagai agama sederajat dengan agama-agama lainnya di Indonesia tahun 1958, agama Hindu Bali, berubah menjadi agama Hindu atau Hindu Dharma.

Namun, apakah dengan nama baru ini, secara otomatis para penganut dan pembela nama Hindu Bali sudah mampu menghilangkan spesifikasi kebaliannya? Jawabannya, secara individu ada satu dua orang yang betul-betul sudah ingin menjadi orang Hindu, tetapi secara kolektif tidak. Itu berlaku hingga sekarang. Oleh karena itu, jika memaksa diri mendirikan Sekolah Hindu, hendaknya terlebih dahulu perlu menjawab: Hindu Bali atau Hindu Dharma? Hal itu sangat penting agar sekolah itu punya gambaran ideal, anak didik dengan kualifikasi dan kemampuan bagaimana yang akan dilahirkan?

Kalau hanya menghendaki anak didik yang mampu mengerti agama Hindu Bali, misalnya paham akan sistem pelapisan sosial yang berdasarkan kasta, bisa berbahasa halus saat menghadap pedanda, hafal dengan hari raya, hafal teks Trisandhya, mampu membuat sesajen dengan segala perlengkapannya, kiranya tidak perlu memaksa diri mendirikan sekolah Hindu, cukup memasukkan materi-materi yang dikehendaki ke dalam kurikulum lokal.

Akan tetapi kalau yang dikehendaki adalah anak didik yang bisa memahami falsafah, etika, dan tata laksana Hindu ditopang dengan kemampuan mengaktualisasikan budaya Bali, memang masih diperlukan sekolah spesifik seperti itu, namun hendaknya bukan atas nama Sekolah Hindu, melainkan Sekolah Hindu Bali. Maksudnya agar orang-orang Hindu yang dididik dalam budaya lain, tidak terkejut setelah masuk ke dalamnya.

Terlalu berat risikonya jika memaksakan diri membuat sekolah Hindu, apalagi belum jelas visinya, apakah sekolah yang akan mendidik dan mengajarkan anak didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) murni Hindu. Kalau ya, apakah ada iptek yang murni Hindu? Tentu tidak. Kalau begitu boleh jadi yang dimaksudkan adalah anak didik berilmu (pengetahuan) Hindu. Hal ini mungkin saja dilakukan, terutama jika mau menyelaraskan substansi Veda dengan kemajuan ilmu pengetahuan masa kini.

Dari situ bisa saja lahir ilmu ekonomi Hindu, ilmu politik Hindu, ilmu budaya Hindu, dan sebagainya. Tetapi, apakah dengan ilmu-ilmu seperti itu anak didik pada akhirnya akan punya bekal untuk menjawab dan memecahkan persoalan zaman: krisis multidimensi dan kemiskinan?

Kalau jawabannya tetap optimis mampu, sebagai mana keyakinan umum orang Bali dalam menghadapi modernisasi dan westernisasi. Persoalannya, hingga sekarang belum ada kesatuan tafsir tentang Veda, apalagi kalau penafsiran itu ditempatkan dalam pribadi-pribadi yang punya kerangka pikir Hindu-Bali. Oleh karena itu, daripada bersusah payah, buang-buang energi membangun Sekolah Hindu, salah-salah bisa tergelincir pada konflik antar kelompok mengingat friksi antarpihak pro Hindu Dharma atau Hindu-Bali masih sangat kuat di masyarakat. Kiranya lebih baik untuk mengikuti alur sejarah, bahwa masa depan manusia masih akan ditentukan oleh orang-orang yang mampu menguasai iptek modern. Bagaimana melahirkan anak didik yang tidak hanya menguasai iptek modern, tetapi sekaligus mampu memasukkan kembali dimensi transendensi manusia ke dalamnya dan mendekatkannya pada Tuhan, Hyang Widhi Wasa. Caranya, benahi materi dan cara pengajaran agama Hindu di sekolah-sekolah dan televisi, lalu kirim mahasiswa terbaik kuliah ke luar negeri dengan beasiswa.

Itu hanya mungkin terwujud jika segera dilakukan reinterpretasi dan reposisi terhadap adat dan tradisi, serta menguburkan dendam sejarah antarfaksi.

Nyoman Wijaya, dosen Ilmu Sejarah Universitas Udayana, alumnus UGM 1986